DPRD Muaro Jambi Dukung Penuh Langkah Bupati Temui Kemendagri Bahas Tapal Batas

 

MUARO JAMBI – DPRD Muaro Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno yang menemui Kementerian Dalam Negeri untuk membahas tapal batas dengan Kabupaten Batanghari. 

Dukungan itu muncul karena persoalan batas wilayah sudah bertahun-tahun membuat warga di perbatasan hidup dalam ketidakpastian.

Anggota DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirait, SM, mengatakan warga di Sungai Bahar, Desa Tanjung Lebar, dan Sungai Beruang paling merasakan dampaknya. 

“Kasihan mereka. Mau urus KTP bingung masuk wilayah mana. Mau daftarkan anak sekolah ragu-ragu. Bahkan mau bangun jalan saja tidak jelas ini tanggung jawab siapa,” ujar Robinson, Selasa 19 Mei 2026.

Menurutnya, data administrasi yang tumpang tindih membuat pelayanan dasar sering tersendat. Sebagian warga tercatat sebagai warga Muaro Jambi, sebagian lagi masuk data Batanghari. Akibatnya, akses ke kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur jadi lambat.

Robinson berharap pertemuan Bupati Bambang dengan Kemendagri di Jakarta pada Senin 18 Mei 2026 bisa menghasilkan keputusan yang jelas dan mengikat kedua daerah. Ia menegaskan DPRD siap mengawal hasilnya agar benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Warga butuh kepastian, bukan janji. Kalau batas wilayah sudah ditetapkan definitif, pembangunan di perbatasan bisa jalan lebih cepat dan terarah,” tegasnya.

Pertemuan tersebut melibatkan Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Batanghari, Gubernur Jambi, dan Kemendagri. Hasilnya diharapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas definitif kedua kabupaten.